Para pegawai negeri Loteng jenis P3K PW dari Tenaga Kesehatan (Nakes) masih "linglung". Jawaban sejumlah pejabat tentang nasib mereka belum mengerucut.
SADAP LOMBOK - Pemerintah Lombok Tengah terkesan tidak serius menanggapi keluham ribuan pegawai P3K jenis PW.
Saat para Nakes P3K PW datang ke sekretariat DPRD Loteng, Jumat, ( 17/4/26), sejumlah pejabat Pemda yang didatangkan komisi IV DPRD di situ, memberi jawaban "bias".
Upaya serius dari pemerintah setempat tereksan belum jelas.
Wakil Ketua Umum, Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan (BANGKIT) NTB, Lalu Satria Wijaya, menyatakan hal itu kepada wartawan.
"Aksi kawan kawan Nakes tak membuahkan hasil. Jawaban pemerintah, salahsatunya pihak BKAD tidak sesuai dengan aspirasi kami," ungkapnya di sela sela hearing itu.
"Hearing ini tidak membuahkan hasil," sambungnya berkali kali.
Pada hearing itu, ribuan pegawai P3K PW disuruh bersabar mendapat gaji Rp 200 ribu perbulan. Alasannya, itu sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Di sisi lain, para pegawai tersebut bekerja dengan tangungjawab besar. Ini sangat tidak adil. "Sampai kapan mereka harus bersabar, gaji belum dibayar sedangkan pada Oktober tahun ini kontrak merka selesai. Belum jelas apakah kontrak dilanjutkan atau dirumahkan," ungkap dia.
Dia mengancam, jika pemerintah tidak menanggapi, maka ada 1530 orang P3KPW khusus Nakes akan mogok kerja.
Seperti disaksikan, ratusan pegawai Nakes P3K PW mendatangi sekretariat DPRD. Mereka disuruh duduk di aula terbuka depan pintu masuk kantor dewan. Sedangkan dewan dan sejumlah pejabat yang dihadirkan duduk berjejer pada tangga teras depan pintu kantor. PaPa