Bekas Gubernur NTB satu kali, periode 2018 - 2022, Zulkieflimansyah meyakini Gubernur NTB yang sekarang, Lalu Muhamad Iqbal tidak "ngegosip".
Persoalan dirinya yang diributkan "ngutil" duit Pemprov.
KEYAKINAN Zulkieflimansyah tentang Gubernur Ikbal itu diakuinya melaui akun media sosialnya.
Zulkieflimansyah mengatakan isu yang memojokkan dirinya yang tersebar di media sosial saat ini bukan berasal dari "mulut" Gubernur Iqbal dan Wagub Dinda, yang saat ini menjabat.
Melainkan dari pihak tertentu yang membangun framing di ruang publik. " Polemik ini dapat disikapi secara objektif dan berbasis data agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Bang Zul, panggillannya, melalui akun media sosialnya (4/5/26).
Sebelumnya, Zulkieflimansyah, dituding meraup "fulus" melimpah dari anggaran Pemprov. Ia diisukan menerima aliran dana dari program NTB Care sebesar Rp31milyar ke rekening pribadinya. Isu ini menjadi perbicangan di media sosial.
NTB care adalah sebuah sistem aplikasi yang dibuat pemprov NTB untuk laporan rakyat kepada pemerintah.
Program yang dikelola Kominfo Pemprov ini persis kotak saran digital tempat rakyat "curhat" ke gubenur supaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cepat menanggapi. Semacam jalan tol supaya laporan cepat sampai.
Cara kerja NTB Care ini persis Group WA. Di situ ada gubernur, wakil gubenur dan ada pula semua OPD. Jika rakyat "teriak", pasti buru buru ada yang menjawabnya.
Dan pada program NTB Care inilah Zulkieflimansah dituduh maling duit gede. Melalui berbagai jenis media sosial, Zulkieflimansah dibicarakan sebagai " garong".
Zulkieflimansah terusik juga. Ia menilai isu tersebut perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi publik yang keliru.
"Saya sebenarnya malas merespons hal-hal yang sudah berlalu. Tapi kalau tidak dijawab, lama-lama bisa dianggap benar,” katanya.
"JIka memang ada dugaan penyimpangan, seharusnya dibuktikan melalui mekanisme resmi. Kalau mau diaudit, audit saja. Tidak perlu ribut ke sana ke mari,” sambungnya.
Untuk memastikan informasi tersebut, ia mengaku telah berkomunikasi dengan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Rizal Dilaga, yang menjabat pada masa pemerintahannya.
Dari komunikasi itu, disebutkan tidak pernah ada pengucuran dana hibah hingga ratusan miliar rupiah kepada NTB Care. "Paling hanya bantuan satu unit sepeda motor untuk operasional,” sebutnya.
Dijelaksan, NTB care lebih bersifat koordinatif dengan pemprov dalam membantu masyarakat yang belum terlayani secara optimal. NTB Care berperan sebagai gerakan sosial dan moral yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan dinas terkait, seperti bantuan kursi roda melalui Dinas Sosial, layanan transportasi oleh Dinas Perhubungan, hingga fasilitasi bantuan biaya rumah sakit.
"Tapi sekarang seakan-akan ada korupsi ratusan miliar. Ini berlebihan,” ujarnya.
Zulkieflimansyah meyakini isu tersebut sengaja dihembuskan pihak tertentu yang membangun framing di ruang publik, bukan dari gubernur yang saat ini menjabat, Iqbal -Dinda.
Ia juga berharap polemik ini dapat disikapi secara objektif dan berbasis data agar tidak menimbulkan kesalahfahaman.
Melalui akun media sosial pribadinya, dia menegaskan, tuduhan tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi publik. Jika tidak, maka akan melebar ke mana-mana.
Zulkiegli menilai, jika isu tersebut dibiarkan tanpa klarifikasi, dikhawatirkan akan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. Apalagi, menurutnya, isu tersebut dibingkai dengan tujuan tertentu.
Ia mengaku heran dengan munculnya tudingan yang menyebut dana NTB Care sebesar Rp31 miliar mengalir ke rekening pribadinya. Menurutnya, angka tersebut tidak masuk akal dan terkesan mengada ada.
Meski demikian, Bang Zul mempersilakan jika memang ada pihak yang ingin melakukan audit terhadap program NTB Care. Langkah ini lebih tepat dibandingkan polemik yang berkembang di ruang publik.
“Program NTB Care itu sederhana, tapi membantu. Kalau ada masyarakat butuh bantuan cepat, bisa langsung ditangani lewat koordinasi dengan dinas terkait,” jelasnya.
Ia menyayangkan narasi yang berkembang saat ini seolah-olah terdapat praktik korupsi dalam jumlah besar di balik program tersebut. Pau