Sejumlah elemen masyarakat Loteng menunggu kelanjutan ancaman demo hearing dua LSM beken ke Pemkab Loteng.
Mereka sungguh-sungguh atau sekadar main-main.
S U R A T pernyataan demo hearing itu telah dilayangkan ke Pemkab Loteng beberapa hari lalu. Sejumlah media bahkan menulis sebagai berita utama.
LSM Corruption Watch (NCW) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Sasak (AMPES) NTB meyatakan akan menggelar demonstrasi hearing ke Bupati Loteng pada Senin, 15 Juni 2026, ini.
Dalam surat yang dilayangkan ke Pemkab Loteng itu, LSM-LSM ini menegaskan bupati Loteng HL Pathul Bahri, "fardu" mencopot salahsatu oknum kadis di Loteng karena diduga melanggar norma.
Sang LSM mengaku mempunyai bukti dan fhoto untuk meyakinkan bupati.
Namun hingga sore senin pukul 17.30 waktu setempat, salahseorang ketua LSM yakni AMPES NTB, Lalu Subadri diduga enggan dikonfirmasi awak media.
Telephon dan WA tak diguris pula.
Pada surat itu, LSM-LSM ini menuding tindakan yang dilakukan oknum tersebut dinilai telah mencederai norma sosial dan merusak integritas sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Masyarakat Loteng sungguh ingin melihat tindakan nyata dari LSM tersebut setelah membaca berita di media.
"Pejabat tak hanya dituntut bersih dari praktek korupsi, namun hal lain yang bertentangan dengan norma juga," kata Darwis, seorang warga Lotim yang ikut istrinya menetap ke Batukliang.
Di lain pihak, tokoh politik Loteng, Samsul Qomar dari awal sudah menunjukkan keraguannya. "Sepertinya tidak lanjut dan akan lenyap kabarnya," tebak bekas DPRD Loteng ini melalui gelombang elektromagnetik.
Sampai berita ini ditulis, sejumlah mantan Petugas Pertahanan Sipil, kadus dan masyarakat wilayah Praya Tengah masih menunggu kejelasan apakah LSM -LSM tersebut serius saat menulis dan mengirim surat ancaman hearing ke bupati itu atau mereka sekadar main-main. PaPa