Eksekutif dan legislatif Loteng buru-buru kaget soal indikasi korupsi pengelolaan duit parkir temuan kejaksaan.
Mereka lalu berkomentar di sana sini.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Praya tak percaya begitu saja pengelolaan parkir di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di lakukan dengan jujur.
Kasi Intelijen di situ menemukan indikasi korupsi alias banyak duit raib sebelum dicemplung ke kas daerah.
"Tak mungkin Pemda cuma dapat sembilan ribu rupiah perhari pada setiap titik parkir," ungkap Alfa Dera, Kasi Intelijen Kejari Praya, baru baru ini di Praya.
Berdasarkan data, total penerimaan pajak parkir di Loteng menyentuh angka Rp1,6 milar pertahun. Namun Rp 1,5 milyar murni dari Bandara Internasional Lombok (BIL).
Sedangkan Rp 100 juta lagi dapat dari urunan 100-an titik lokasi parkir yang tersebar seantero Loteng.
Nah, penghasilan dari urunan ini lah yang kini menjadi masalah. Diduga kuat, fulus dari sini yang kena kemplang.
Keraguan pihak Kejari itu dialami juga oleh Darwis Putra Jagat, 39 tahun, seorang tukang antar penumpang ke pasar, toko, maupun pusat perbelanjaan Loteng.
Pria asli Sepit, Keruak, Lotim yang ikut tinggal istri ke-tiga-nya di Kecamatan Batukliang itu merasa janggal dengan para pejabat Loteng pengelola duit parkiran ini. "Saya wajib bayar Rp 2000 ke setiap tukang parkir. Kadang saya tak ambil susuk jika uang lebih," kata Dar, panggilan dia.
Menudut Dar, dalam satu titik parkir, ia melihat ratusan motor yang datang silih berganti. "Dalam seratus motor saja, pengelola bisa dapat Rp 200 ribu. Belum termasuk orang yang tidak ambil susuk," sebut Dar.
Dalam rapat paripurna DPRD Loteng dengan agenda pemandangan umum Fraksi atas Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2025, Senin (15/6/26), Fraksi Partai NasDem mempertanyakan masalah ini.
Setelah pihak Kejari setempat mengungkap indikasi korupsi parkir Loteng, partai itu langsung menilai pengelolaan parkir Loteng sangat lemah.
“Mengagetkan jika asumsi hanya menghasilkan Rp9 ribu per-hari per-titik parkir," kata Lalu Galih, juru bicaranya pada sidang tersebut.
Dia menyoroti lemahnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir ini.
Galih mengaku beberapa hari sebelum rapat paripurna, pihaknya membaca ulasan yang memuat keterangan Kejari Loteng itu.
Angka tersebut, menurut Galih, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pengelolaan parkir yang selama ini dijalankan.
Jika benar satu titik parkir hanya menghasilkan rata-rata Rp9 ribu per hari, maka terdapat potensi kebocoran atau setidaknya pengelolaan yang belum optimal sehingga pendapatan daerah tidak mampu dimaksimalkan.
"Apakah selemah itu pengelolaan sumber PAD kita. Ini menjadi persoalan serius dan harus segera mendapatkan perhatian pemda,” ucap Galih.
Di situ Galih mendorong pemda melakukan langkah konkret memperbaiki tata kelola retribusi parkir, tak cuma melalui pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga dengan menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.
Ternyata pihak Pemda Loteng tak menampik kebocoran pengelola parkir Loteng tersebut. Mereka mengetahuinya.
Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah, berkilah jika bicara penegakan regulasi, tak jarang pemerintah harus berhadap dengan kepentingan masyarakat, termasuk kebijakan dalam pengelolaan parkir.
Menerapkan sistem digital dalam pembayaran parkir supaya tidak bocor misalnya, bagi pemerintah daerah tidak lah sulit.
Namun, lanjut Haji Nursiah, apakah masyarakat sudah siap dengan sistem tersebut atau belum.
“Memang tak mudah. Tapi kita sekarang akan segera melakukan langkah-langkah strategis. Bukan kami berdiam diri dan tidak melakulan perbaikan," ucap dia.
Pemda akan mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan parkir. Yakni meminimalisir potensi terjadi kebocoran parkir di Loteng.
“Kita sudah tugaskan Kepala Dinas Perhubungan yang baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh," demikian Haji Nursiah. Pau