Asosiasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Loteng ling lung.
Wadahnya terbentuk sejak setaun lalu, tapi nggak diajak ngapa ngapain. Mereka geregetan
A S O S I A S I KDMP se-Lombok Tengah (Loteng) bingung mau kerja apa. Gabungan koperasi setiap desa ini tidak ada wewenang jelas.
Tiba tiba alat alat berat datang mulai membangun, tidak ada sosialisasi, hingga anggaran pun tidak diketahui.
Demikian ungkapan para pengurus KDMP yang tergabung dalam Asosiasi KDMP se Loteng, saat hearing di kantor PPRD Loteng, Selasa (12/5/26).
"Pengurus KDMP hanya disuruh mengurus proses penertiban akta notaris, dan izin lain saja," kesal Kamsiah, salahsatu pengurus KDMP kepada Komisi II DPRD Loteng, pada hearing.
Kamsiah tambah dibuat "panas dingin" karena saat hearing, pihak terkait tidak "nongol".
Haerul Fikri, ketua KDMP Desa Prako, sekaligus ketua asosiasi KDMP Loteng, juga menampakan kekesalannya di situ.
Musababnya PT AGRINAS dan pihak KODIM 1620 selaku koordinator wilayah berikut OPD terkait tidak datang menghadiri hearing tersebut.
Haerul meminta dewan untuk bisa menghadirkan orang orang itu agar hati semua rekannya bisa lega.
Para pengurus KDMP juga mengaku cuma berperan mengurus proses penerbitan akta notaris dan izin, sedangkan rekrutmen SPPI tidak dilibatkan.
Pengurus KDMP Kelurahan Gerantung, Yusni, mempertanyakan lahan pembangunan gerai KDMP yang belum jelas, sehingga berdampak pada pembangunan di beberapa desa dan kelurahan.
Yusni menyebut, jika merujuk kepada Inpres no 17 khusus nomor 13 poin B tahun 2025 dasar proses pengadaan lahan dan pembangunan diminta kepada gubernur, bupati, wali kota, menyediakan lahan atau tanah milik daerah provinsi, kabupaten, atau aset desa dengan luas lahan 1000 meter persegi, atau disesuaikan ketersediaan lahan di daerah.
Lain lagi dengan persoalan M Taufik, perwakilan pengurus KDMP Desa Puyung. Dia mengaku selama ini pengurus KDMP tidak pernah dilibatkan dalam pembagunan gerai koperasi hingga persoalan lain. Menurutnya, pengurus hanya dijadikan kambing hitam.
M Taufik meminta DPRD untuk memperjelas dengan menyampaikan persoalan yang terjadi di tingkat bawah kepada pemerintah pusat.
Kalau kami tidak difungsikan, dalam waktu dekat kami mau mundur semua. Nanti pak dewan sampaikan ke atas. Tapi harus ada kejekasan dulu." tegasnya dalam hearing
Pengurus KDMP mujur, Mansur juga tak kalah kecewanya dengan rekannya yang lain.
Dia bahkan menyebut hal janggal. Fakta di lapangan SPPG tdak mau bermitra dengan KDMP di desa. Mitra SPPG MBG selama ini adalah lingkaran kekeluargaan saja.
"Kami juga kecewa perwakilan DPPG, BGN atau korwil BGN dan satgas tidak hadir sekarang ini," ketusnya.
Anggota Komisi II DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, SH, berusaha menenangkan mereka. Dia mengaku akan berkordinasi lebih lanjut untuk bisa menghadirkan Komandan Kodim 1620 Loteng, perwakilan dari AGRINAS serta korwil BGN .
"Kita akan agendakan lagi dengan segera. Kami akan minta sekretariat dewan agar kirim surat ke Dandim, Agrinas dan BGN, sesuai permintaan asosiasi untuk dipertemukan," kata Supli.
Menurut Supli, apa yang dilakukan asosiasi ini merupajan niat bagus untik andil dalam kesejahteraan masyarakat, mengingat mereka selaku pengutus telah dibentuk sejak setahun lalu.
Nantinya sejumlah masalah yang menjadi tuntutan mereka mulai dari masalah lahan pembangunan gerai hingga penolakan SPPI diharapkan lebih lanjut dibicarakan dan menemukan solusi pada pertenuan depan. Pau