Dipasangin listrik jika coblos calon kades tertentu?
Masyarakat resah.
Lombok Tengah — Proses pemasangan fasilitas listrik di Dusun Setanggor Barat II (Montong Jepun), Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, mendadak menuai keresahan di tengah masyarakat.
Layanan dasar yang semestinya didapatkan warga secara adil dan merata ini diduga kuat disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai alat tawar-menawar politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, warga setempat dihadapkan pada situasi yang dilematis.
Fasilitas jaringan listrik baru atau meteran dikabarkan hanya akan dipasangkan jika warga bersedia membuat komitmen untuk memilih calon kepala desa tertentu.
Syarat terselubung ini sontak memicu protes dan kekhawatiran warga yang merasa hak dasarnya ditekan demi kepentingan golongan politik tertentu.
"Pemasangan listrik ini sangat meresahkan warga karena ada syarat harus memilih salah satu calon kepala desa tertentu baru listriknya dipasangkan dan harus memilih calon tersebut," ungkap salah satu warga Dusun Setanggor Barat II (Montong Jepun) yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan dan Dampak Praktik Politisasi Layanan Publik
Merusak Prinsip Demokrasi, menjadikan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik sebagai instrumen pemilih suara dinilai mencederai asas pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dari paksaan.
Menimbulkan Tekanan Mental, warga Dusun Setanggor Barat II (Montong Jepun) merasa tertekan secara psikologis karena kebutuhan mendesak rumah tangga mereka dikaitkan dengan dukungan politik.
Kondisi Lapangan, berdasarkan dokumentasi visual di lokasi, tiang-tiang listrik beserta jaringan kabel tampak sudah berdiri dan terpasang di jalur pemukiman warga, namun justru menyisakan polemik akibat syarat politis di baliknya.
Melihat situasi yang kian memanas, warga Dusun Setanggor Barat II (Montong Jepun) mendesak pihak berwenang, instansi terkait, serta panitia pengawas Pilkades untuk segera turun tangan melakukan investigasi. Warga berharap fasilitas negara dan layanan publik dapat dipulihkan secara murni tanpa adanya intervensi atau politisasi dari oknum calon kepala desa.
Belum ada tanggapan resmi dari terduga yg bertanggung jawab atas hal ini dan awak media membuka hak jawab atau klarifikasi demi keberimbangan pemberitaan. Red